Pemerintah Segera Keluarkan Permen Aturan Penggunaan Gas

JAKARTA - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral akan mengeluarkan aturan dalam bentuk Peraturan Menteri ESDM untuk mengatur alokasi di beberapa sistem gas terapung atau Regasifikasi Floating Storage and Regasification Unit (FSRU).

"Permen ESDM tersebut akan mulai berlaku pada tahun ini. Namun, untuk masalah harga masih harus dinegosiasikan terlebih dahulu. Pasalnya, banyak pabrik pupuk yang belum bisa menyerap alokasi gas," ujar Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM A Edy Hermantoro, di Jakarta, Selasa (5/2/2013).

Edy menambahkan, pemerintah sudah menetapkan alokasi gas alam cair Liquidfied Natural Gas (LNG) untuk pasokan domestik dari kilang Tangguh dan Bontang.

"LNG ini akan dipasok melalui beberapa FSRU dan pabrik pupuk yang akan berlaku mulai tahun ini," tambahnya.

Edy menambahkan, pada dasarnya, pihaknya sudah mengusulkan alokasi gas domestik itu untuk beberapa FSRU.

"Apabila ada kelebihan pasokan gas yang tidak terserap maka akan dialihkan ke FSRU Jawa Barat untuk kebutuhan pembangkit listrik milik PLN karena masih kekurangan pasokan gas," tandasnya.

 

Sumber : www.emliindonesia.com

Penandatangan Renegosiasi Kontrak PT Weda Bay Nickel Ditunda

Jakarta-TAMBANG. Rencana penandatangan berita acara renegosiasi Kontrak Karya (KK) antara Direktur Jenderal Mineral dan Batubara (Minerba) Kementerian ESDM, Thamrin Sihite dengan PT Weda Bay Nickel, yang akan digelar pada pagi hari ini, Senin 4 Febuari 2013 ditunda.

Sejauh ini, belum ada keterangan resmi terkait dengan penundaan penandatangan renegosiasi KK tersebut.

Menurut informasi yang Majalah TAMBANG terima, Wakil Menteri ESDM, Susilo Siswo Utomo, akan menggelar jumpa pers terkait dengan penundaan penandatangan renegosiasi KK.

Kegiatan penandatangan renegosiasi KK tersebut, merupakan penandatangan pertama, sejak kewajiban Renegosiasi kontrak itu didengungkan sebagai bentuk penyesuaian amanat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009, tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Adapun, beberapa hal yang direnegosiasi diantaranya, luas wilayah dan penerimaan negara, termasuk besar royalti pertambangan dan divestasi.

PT Weda Bay Nickel sendiri dimiliki oleh PT (Persero) Aneka Tambang Tbk. (ANTAM) dengan kepemilikan saham 10% dan Strand Minerals (Indonesia) Pte. Ltd. (Strand) sebanyak 90%.

Strand sendiri dimiliki oleh ERAMET S.A. dengan kepemilikan saham 66,6% , Mitsubishi Corporation 30% dan PAMCO 3,4%.

Berdasarkan Kontrak Karya yang dimilikinya, PT Weda Bay Nickel merupakan perusahaan yang mengembangkan sebuah tambang nikel dan kobalt, serta proyek pengolahan hidrometalurgi kelas dunia di kepulauan Halmahera, yang berada di Provinsi Maluku Utara.

Selain PT Weda Bay Nickel, Kementerian ESDM di 2013 mengaku akan melakukan penandatangan komitmen renegosiasi kontrak kepada 9 perusahaan tambang Minerba.

 

Sumber : www.emliindonesia.com

Hampir 4.000 Rumah di Bontang Gunakan Gas Kota

JAKARTA – Pemerintah menyebut 3.960 rumah di kelurahan Gunung Elai dan Api-Api Kota Bontang bisa menikmati jaringan gas kota. Pembangunan gas kota ini menggunakan dana Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) sebesar Rp50 miliar.

”Peresmian penyambungan gas bumi melalui pipa untuk 3.960 SR di dua kampung yang dibangun pemerintah merupakan salah satu milestone yang sangat berarti. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah membangun infrastruktur secara bertahap untuk menyediakan gas kepada masyarakat terutama rumah tangga,” ujar Wakil Menteri ESDM Susilo Siswo Utomo dikutip situs resmi ESDM Kamis (30/1/2013).

Menurut Susilo, program ini sangat penting dalam upaya Pemerintah mengurangi konsumsi subsidi BBM melalui diversifikasi energi. Pasalnya pemerintah memenuhi kebutuhan minyak dengan impor minyak mentah.

"Jaringan gas bumi untuk sektor rumah tangga di Kota Bontang dibangun menggunakan dana APBN sebesar Rp50 miliar. Program ini merupakan bentuk keseriusan Pemerintah dalam mengimplementasikan diversifikasi energi sekaligus untuk memenuhi target pembangunan jaringan gas kota sesuai roadmap yang ada," tambahnya.

Sebagai informasi, dengan teralirinya dua kelurahan di Kabupaten Bontang ini melengkapi jaringan gas kota yang telah ada. Sejak tahun 2009-2012 pemerintah telah membangun jaringan gas untuk rumah tangga sebanyak 57.000 sambungan yaitu Palembang 3.311 sambungan rumah (SR), Surabaya 2.900 SR, Sidoarjo 8.647 SR, Depok 4.000 SR, Tarakan 3.666 SR, Bekasi 4.628 SR, Bontang 3.960 SR, Sengkang 4.172 SR, Rusun Jabodetabek 5.234 SR, Prabumulih 4.650 SR, Jambi 4.000 SR, Bogor 4.000 SR dan Cirebon 4.000 SR.

Kebutuhan gas untuk 3.960 rumah tangga tersebut akan dipasok oleh Total E&P dan Inpex Coorporation melalui KKS Mahakam kepada PT Bontang Migas dan Energi yang merupakan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

 

Sumber : www.emliindonesia.com

Cuaca Ekstrem Buat Pengiriman Tambang Terhambat

JAKARTA - Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (Perhapi) menyatakan cuaca ekstrem yang terjadi belakangan ini membuat pengiriman pasokan barang tambang ke konsumen terhambat.

Ketua Umum Perhapi Achmad Ardianto mengatakan, cuaca ekstrem bisa mengakibatkan transportasi terhambat. Dunia penambangan juga bernasib sama sehingga merusak rencana produksi yang ada.

"Sehingga supply demand perusahaan tambang yang sudah ada perencanaan yang baik terhambat," kata Achmad, di Gedung Aneka Tambang, Jakarta, Senin (28/1/2013).

Achmad mengungkapkan, terhambatnya produksi akibat cuaca ekstrem akan berdampak pada berkurangnya pemasukan perusahaan dan berpengaruh pada laporan keuangan di akhir tahun. Meski begitu, Achmad enggan menyebut penurunan karena laporan keuangan ini.

"Belum bisa dilihat karena terkait laporan akhir tahun, bisa saja terjadi seperti spot kontrak idle cost (biaya kontrak yang menunggu) jadi sudah dikeluarkan tidak ada pemasukan," ungkap Achmad.

Menurut Achmad, konsumen barang tambang batu jenis batu bara biasanya akan menambah stok untuk mengatasi cuaca eksterm yang mengganggu pengiriman seperti Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU).

"PLTU di Indonesia karena cuaca ekstrem melakukan stok lebih apalagi pengaruh penjualan energi mereka," tutup Achmad.

 

Sumber : www.emliindonesia.com

Clean Fuels for Vehicles, Ships Get EU Regulatory Push

Clean fuels for cars, trucks and ships in the European Union would get a boost under draft legislation presented by EU regulators.

The European Commission proposed common technical standards and more filling stations for alternative vehicle fuels including electricity, natural gas and hydrogen. The proposal would also expand liquefied natural-gas facilities for ships.

The initiative is meant to help spur the development of clean fuels and lower their costs by establishing a Europe-wide market instead of fragmented national ones. It complements a series of EU laws in recent years to cut air pollution, diversify energy supplies and promote new technologies by reducing reliance on fossil fuels such as oil.

“Developing innovative and alternative fuels is an obvious way to make Europe’s economy more resource efficient, reduce our overdependence on oil, improve air quality and develop the transport industry,” European Transportation Commissioner Siim Kallas told reporters today in Brussels. “We need to set targets to build the necessary fuel stations and make them compatible.”

The commission, the 27-nation EU’s regulatory arm, is addressing what it calls a “vicious circle” holding back the market for clean fuels. It says that alternative-fuel stations aren’t being built because of a lack of clean vehicles, that the vehicles are expensive because demand is inadequate and that consumers don’t buy the vehicles because they are costly and the stations don’t exist.

Natural Gas

The EU, with a passenger-car fleet of more than 200 million, has about 11,000 electric cars and around 1 million autos powered by compressed natural gas, according to the commission. The bloc, with a commercial-vehicle fleet of more than 30 million, has 50 trucks that run on liquefied natural gas, according to the commission.

In the maritime industry, Sweden plans within weeks to provide the EU’s first liquefied natural-gas facility for sea- going vessels, says the commission.

The commission projects that the total investment cost of its legislation would be 10 billion euros ($13 billion) by 2020 and that industry would foot the bill. The draft law will need the support of EU national governments and the European Parliament in a process that can take a year or longer.

The proposal would require EU governments to apply common technical standards for alternative fuels for cars, trucks and ships by 2015 and to meet minimum targets for clean-fuel facilities by 2020.

Electric Vehicles

Regarding electric vehicles, the draft legislation would establish a common standard based on a plug developed in Germany and require each EU nation to have a minimum number of recharging points.

For example Germany, with 1,937 recharging points in 2011, would need to have 150,000 of them that are publicly accessible by 2020, while Malta, with no such facilities two years ago, would need to boast 1,000 by the end of the decade, according to the commission. The U.K., with 703 in 2011, would be required to have 122,000 publicly accessible points by 2020, says the commission.

“The aim is to put in place a critical mass of charging points so that companies will mass produce the cars at reasonable prices,” the commission said.

The part of the proposal on hydrogen for cars is limited to the 14 EU nations, including Germany, Italy and Denmark, that currently have filling stations for these autos. Such stations would have common standards by 2015 and would have to be in place at intervals of no more than 300 kilometers (186 miles) by 2020, according to the commission.

Fueling Outlets

With regard to compressed natural gas for cars, the draft law would require that fueling outlets be available across the EU at least every 150 kilometers by 2020, according to the commission.

On liquefied natural gas for trucks, the draft legislation would require that fueling stations be installed every 400 kilometers on roads that are part of the trans-European “core” network, says the commission. At present, the EU has 38 liquefied natural gas filling stations for trucks, it says.

With regard to liquefied natural gas for ships, fueling stations would have to be installed in 139 core EU maritime and inland ports by 2020 and 2025, respectively, according to the commission.

“These are not major gas terminals, but either fixed or mobile refueling stations,” it said. “This covers all major EU ports.”

 

Source : www.emliindonesia.com

BPH Migas Gaet BPS Awasi Penggunaan BBM Subsidi

JAKARTA - Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) mengaku kesulitan untuk melakukan pengawasan penggunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi, karena itu BPH akan menggandeng Biro Pusat Statistik (BPS).

Kepala BPH Migas Andy Noorsaman Sommeng mengatakan, BPH Migas kesulitan melihat pergerakan konsumsi BBM bersubsidi, dan tidak mengetahui detail besaran kuota yang disalurkan kemasyarakat, karena minimnya data Pemerintah Daerah.

"Mereka kurang data jadi mau lihat pegerakan konsumsinya juga sulit. Kami sendiri juga mengalami kesulitan," kata Andy, saat menghadiri Sosialisasi Permen No 1 Tahun 2013, di Kantornya, Jakarta, Selasa (22/1/2013).

Andy menambahkan, untuk mengetahui lebih detail data BBM bersubsidi yang dikonsumsi, BPH Migas berencana akan mengandeng BPS di setiap daerah. Selain itu, BPH akan melakukan proyeksi akedemisi dengan menghitung target tingkat konsumsi juga akan dilakukan sebagai upaya aspek pengendaliaan BBM subsidi di tahun ini.

"Kami akan kerja sama dengan biro pusat statistik di daerah untuk sama-sama melihat pergerakan konsumsi BBM subsidi," tutup Andy.

 

Sumber : www.emliindonesia.com

Pemerintah Janji Berikan Kemudahan Eksplorasi Minyak

JAKARTA – Pemerintah menyebut demi meningkatkan kegiatan eksplorasi minyak dan gas bumi baru, pihaknya akan memberikan beberapa kemudahan bagi investor dalam negeri maupun asing.

“Satu-satunya cara untuk menaikkan lifting adalah, eksplorasi, eksplorasi, eksplorasi dan ini sedang saya perjuangkan, tidak mudah mengajak temen-temen yang lain untuk eksplorasi, eksplorasi. Kegiatan eksplorasi minyak dan gas bumi harus dilakukan lebih banyak dan itu hanya bisa laksanakan jika diberikan insentif untuk kegiatan eksplorasinya serta dibuat aturan-aturan yang lebih menarik. Itu yang saya perjuangkan,” ujar Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Jero Wacik dikutip dari situs ESDM, Selasa (22/1/2013)

Menurut Jero, dari sisi izin akan dipercepat. Sedangkan di sisi insentif keuangan seperti perpajakan pihaknya sudah meminta kepada Menteri Keuangan untuk memberi kemudahan. "Saat ini masih proses," tambahnya

Jumlah cadangan gas, tambah dia, semakin tahun makin banyak tetapi hanya sampai 2016-2018.

"Saya harus mempersiapkan gas untuk 2024, 2034 begitu, jadi eskplorasinya harus diperbanyak karena di Indonesia bagian timur masih banyak kandungan gasnya,” jelasnya.

Mengenai split bagi hasil, Wacik menyebut investor tidak keberatan. Namun, investor keberatan terhadap pajak yang ditanggung sebelum eksplorasi.

"Kalau sudah dapat gas atau minyaknya mereka bagi hasil oke,” pungkasnya.

Sebagai informasi, potensi sumber daya migas Indonesia terakumulasi dalam 60 cekungan sedimen. Dari jumlah tersebut, baru 38 cekungan yang sudah dilakukan kegiatan eksplorasi. Sedangkan 22 cekungan lainnya belum pernah dilakukan kegiatan eksplorasi dan sebagian besar berlokasi di laut dalam. Dari cekungan yang telah dieksplorasi, 16 cekungan sudah memproduksi hidrokarbon, sembilan cekungan belum berproduksi walaupun telah ditemukan kandungan hidrokarbon dan 15 cekungan sisanya belum ditemukan hidrokarbon.

Sumber : www.emliindonesia.com