ESDM akan Siapkan SPBG di Tengah Laut

JAKARTA - Kebijakan konversi Bahan Bakar Minyak (BBM) ke Bahan Bakar Gas (BBG) harus dilakukan secara menyeluruh. Saat ini, Pemerintah tengah menjajaki kemungkinan pemanfaatan bahan bakar gas (LNG/CNG) untuk kapal operasi migas dan kapal laut non perintis.

Dirjen Migas Kementerian ESDM A. Edy Hermantoro mengungkapkan, Ditjen Migas Kementerian ESDM dan PT Biro Klasifikasi Indonesia serta SKK Migas, telah membentuk tim yang akan menangani hal ini. Jika terwujud, maka penghematan bahan bakar ini ditaksir mencapai 65 persen.

Menurutnya, salah satu Kontraktor Kontrak Kerjasama (KKKs), tengah merancang mesin kapal yang dapat menggunakan BBM maupun BBG. Kegiatan ini, akan menjadi pilot project penggunaan bahan bakar gas bagi kapal operasi migas dan penumpang non perintis.

"Kami terus mendorong peningkatan pemanfaatan bahan bakar gas agar dapat menekan penggunaan bahan bakar minyak," ungkap Edy, di Jakarta, Rabu (10/4/2013).

Edy menambahkan, untuk mempermudah pengisian bahan bakar maka diusulkan agar dibangun Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas (SPBG) di tengah laut, atau di dekat dermaga. "Selain itu, perlu dipersiapkan bengkel-bengkel untuk perawatan mesin kapal," tambah dia.

Dia menjelaskan, selain kapal operasi migas dan penumpang, sebelumnya pemerintah bekerja sama dengan Shell juga menjajaki penggunaan bahan bakar gas untuk kapal laut perintis yang masih menggunakan BBM subsidi jenis solar. "Sementara untuk nelayan, pada 2012 pemerintah telah membagikan 52 konverter kit bagi angkutan sungai di Kalimantan," tuturnya.

 

Sumber : www.emliindonesia.com

Cegah Overkuota LPG, Peraturan Distribusi Direvisi

 

JAKARTA - Pemerintah akan merevisi Peraturan Menteri ESDM Nomor 26 tahun 2009 tentang Penyediaan dan Pendistribusian Liquefied Petroleum Gas (LPG). Ini dilakukan untuk mencegah terjadinya overkuota LPG subsidi dengan ukuran tabung tiga kilogram (kg).

Direktur Pembinaan Usaha Hilir Migas Kementerian ESDM Umi Asngadah menjelaskan, volume penggunaan LPG subsidi yaitu tabung tiga kg terus mengalami peningkatan dan cenderung overkuota. Oleh karena itu, Pemerintah merasa perlu untuk lebih memperjelas masyarakat yang berhak menerima LPG subsidi.

"Kita sudah rapatkan dengan instansi terkait (mengenai revisi), tapi belum selesai," ungkap Umi, di Jakarta, Selasa (9/4/2013).

Umi melanjutkan, sebagai contoh, terkait pajak, jelas disebutkan bahwa masyarakat yang berpenghasilan Rp2 juta ke bawah, dibebaskan membayar pajak. Sementara untuk LPG subsidi, belum diatur sejelas itu.

Sejumlah masukan juga telah diterima oleh pemerintah. Antara lain masukan dari Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas Bumi (Hiswana Migas) yang telah mempresentasikan sistem teknologi informasi untuk memantau penggunaan LPG subsidi.

"Dengan sistem ini, terdata jelas masyarakat yang berhak membeli LPG subsidi tersebut," jelasnya.

Berdasarkan Peraturan Menteri ESDM Nomor 26 tahun 2009 tentang Penyediaan dan Pendistribusian LPG ditetapkan dengan pertimbangan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat pengguna LPG, mendukung program diversifikasi energi serta mendorong pembangunan infrastruktur LPG dan peningkatan peran badan usaha.

Dalam aturan yang terdiri dari 40 pasal ini, ditetapkan bahwa pengguna LPG terdiri dari pengguna LPG tertentu dan pengguna LPG umum. Pengguna LPG tertentu adalah konsumen rumah tangga dan usaha mikro yang menggunakan LPG tertentu dalam kemasan LPG tabung 3 kg dengan harga diatur dan ditetapkan oleh Menteri ESDM.

Sedangkan pengguna LPG umum adalah konsumen yang menggunakan LPG dalam kemasan tabung 12 kg, tabung 50 kg dan atau dalam bentuk kemasan lainnya dan dalam bentuk kemasan lainnya atau dalam bentuk curah (bulk) serta konsumen LPG sebagai bahan pendingin.

 

Sumber : www.emliindonesia.com

LEGAL PROFESSIONAL PREPARATION COURSE

Kemampuan dan daya saing seorang sarjana hukum sebagai legal professional berasal dari pengalaman praktis yang komprehensif. Sayangnya, kebanyakan sarjana hukum tidak memiliki hal ini karena dunia hukum praktis relatif berbeda dengan akademis sebagaimana yang diajarkan di kampus dulu. Akibatnya, banyak sarjana hukum tidak memiliki daya saing dan kemampuan bekerja yang baik dalam menghadapi dunia kerja.

Legal Professional Preparation Course (LPPC) diadakan untuk mempersiapkan para sarjana hukum untuk berada dalam kondisi siap bekerja sesuai kebutuhan, khususnya di industri pertambangan. LPPC juga didesain untuk para sarjana hukum yang sekarang sudah bekerja di sektor-sektor lain dan ingin bergabung di sektor pertambangan. LPPC akan menjadi media yang tepat untuk mengenal dan meningkatkan kompetensi Anda di bidang hukum pertambangan. Selain itu, para peserta LPPC tidak hanya diajarkan hard skill bidang hukum (teori, peraturan, dll) namun juga soft skill di luar bidang hukum seperti kemampuan bernegosiasi, kemampuan manajemen waktu dan data, serta banyak bentuk soft skill lainnya.

LPPC diadakan dengan memadukan paparan dari para pakar dan praktisi di bidangnya berupa teori dan pengalaman, penugasan-penugasan yang menunjang pemahaman, serta diskusi kelompok dan simulasi. Metode seperti ini akan membuat peserta memahami dengan baik materi-materi yang diberikan sehingga siap menjadi legal professional yang sesuai dengan kebutuhan industri saat ini.

Dengan mengikuti LPPC, para peserta akan mendapatkan materi tentang dunia hukum praktis, pengalaman para lawyer, serta keterampilan hukum praktis yang dibutuhkan dunia kerja pada sektor pertambangan. Hal tersebut tentunya akan meningkatkan posisi tawar dan daya saing para lulusan kursus ini di dunia kerja.

PEMBICARA

Sony Heru Prasetyo | Bagian Hukum Ditjen Minerba KESDM
Boy Kalauserang* | Legal Head at Pamapersada Nusantara
Singgih Widagdo | Praktisi Pertambangan
Adri Kurnia* | Legal Manager Kaltim Prima Coal
Prof. Felix Oentoeng S. | Pakar Hukum Perusahaan
Kurniawan Tanzil | Partner at Makarim & Taira S.
Dr Riyatno, S.H., LL.M. | Kepala Biro Hukum Badan Koordinasi Penanaman Modal
M. Kadri | Partner at AKSET Law
Dendi Adisuryo | ALB Asia Leading Lawyer on Natural Resources
Sugianto Osman | Partner at Ginting & Reksodiputro
Immanuel Manege* | HSSE Manager PT Kaltim Prima Coal
Sylvina Savitri | Consultant at Experd Consulting
*Sedang dalam proses konfirmasi
   

Materi Kursus

• Basic Mining Law
• Peran, Fungsi dan Tanggung Jawab Legal Counsel dalam Sebuah Organisasi dan Transaksi
• How Mining Business Runs
• Supply Chain Management
• Companies Law
• Banking and Finance Law
• Investment Law
• Drafting Contract
• Reviewing Contract
• Legal Advisory
• Legal Due Diligence
• Health, Security, Safety and Environment
• Work Ethic and Conduct
• Work Effectively and Stress Management
• File And Time Management
• How to Deal with the Interviewer

Investasi    

4.500.000,-/orang
Sampai dengan tanggal 15 April 2013

5.000.000,-/orang
Setelah tanggal 15 April 2013

Waktu dan Tempat

22 - 25 April 2013

Gedung II BPPT
Lantai 3 Ruang Komisi Utama
JL. M.H. Thamrin No. 8
Jakarta 10340

Informasi dan Registrasi

Office Line | 021 5312 6623   
Noval | 0821 1257 7828   
Gita | 0878 7596 4848   
Linda | 0813 1981 2190

 

 

WWW.EMLITRAINING.COM

Legal Professional Preparation Course | Jakarta, 22–25 April 2013

Kemampuan dan daya saing seorang sarjana hukum sebagai legal professional berasal dari pengalaman praktis yang komprehensif. Sayangnya, kebanyakan sarjana hukum tidak memiliki hal ini karena dunia hukum praktis relatif berbeda dengan akademis sebagaimana yang diajarkan di kampus dulu. Akibatnya, banyak sarjana hukum tidak memiliki daya saing dan kemampuan bekerja yang baik dalam menghadapi dunia kerja.

Legal Professional Preparation Course (LPPC) diadakan untuk mempersiapkan para sarjana hukum untuk berada dalam kondisi siap bekerja sesuai kebutuhan, khususnya di industri pertambangan. LPPC juga didesain untuk para sarjana hukum yang sekarang sudah bekerja di sektor-sektor lain dan ingin bergabung di sektor pertambangan. LPPC akan menjadi media yang tepat untuk mengenal dan meningkatkan kompetensi Anda di bidang hukum pertambangan. Selain itu, para peserta LPPC tidak hanya diajarkan hard skill bidang hukum (teori, peraturan, dll) namun juga soft skill di luar bidang hukum seperti kemampuan bernegosiasi, kemampuan manajemen waktu dan data, serta banyak bentuk soft skill lainnya.

LPPC diadakan dengan memadukan paparan dari para pakar dan praktisi di bidangnya berupa teori dan pengalaman, penugasan-penugasan yang menunjang pemahaman, serta diskusi kelompok dan simulasi. Metode seperti ini akan membuat peserta memahami dengan baik materi-materi yang diberikan sehingga siap menjadi legal professional yang sesuai dengan kebutuhan industri saat ini.

Dengan mengikuti LPPC, para peserta akan mendapatkan materi tentang dunia hukum praktis, pengalaman para lawyer, serta keterampilan hukum praktis yang dibutuhkan dunia kerja pada sektor pertambangan. Hal tersebut tentunya akan meningkatkan posisi tawar dan daya saing para lulusan kursus ini di dunia kerja.

PEMBICARA

Sony Heru Prasetyo | Bagian Hukum Ditjen Minerba KESDM
Boy Kalauserang* | Legal Head at Pamapersada Nusantara
Singgih Widagdo | Praktisi Pertambangan
Adri Kurnia* | Legal Manager Kaltim Prima Coal
Prof. Felix Oentoeng S. | Pakar Hukum Perusahaan
Kurniawan Tanzil | Partner at Makarim & Taira S.
Dr Riyatno, S.H., LL.M. | Kepala Biro Hukum Badan Koordinasi Penanaman Modal
M. Kadri | Partner at AKSET Law
Dendi Adisuryo | ALB Asia Leading Lawyer on Natural Resources
Sugianto Osman | Partner at Ginting & Reksodiputro
Immanuel Manege* | HSSE Manager PT Kaltim Prima Coal
Sylvina Savitri | Consultant at Experd Consulting
*Sedang dalam proses konfirmasi
   

Materi Kursus

Basic Mining Law
Peran, Fungsi dan Tanggung Jawab Legal Counsel dalam Sebuah Organisasi dan Transaksi
How Mining Business Runs
Supply Chain Management
Companies Law
Banking and Finance Law
Investment Law
Drafting Contract
Reviewing Contract
Legal Advisory
Legal Due Diligence
Health, Security, Safety and Environment
Work Ethic and Conduct
Work Effectively and Stress Management
File And Time Management
How to Deal with the Interviewer

 

Investasi    

4.500.000,-/orang
Sampai dengan tanggal 15 April 2013

5.000.000,-/orang
Setelah tanggal 15 April 2013

 

Waktu dan Tempat

22 - 25 April 2013

Gedung II BPPT
Lantai 3 Ruang Komisi Utama
JL. M.H. Thamrin No. 8
Jakarta 10340

 

Informasi dan Registrasi

Office Line | 021 5312 6623   
Noval |0821 1257 7828   
Gita | 0878 7596 4848   
Linda | 0813 1981 2190

 

www.emlitraining.com

Kursus Intensif Hukum Minyak dan Gas Angkatan III

Pemahaman mengenai aspek hukum dalam industri minyak dan gas nasional sangat penting mengingat kedudukan Indonesia sebagai salah satu negara produsen dan importir migas.

Energy & Mining Law Institute menyelenggarakan Kursus Intensif Hukum Minyak dan Gas Angkatan III (KIH Migas III), untuk memfasilitasi para pelaku industri migas agar lebih memahami aspek hukum dalam aktifitas usaha minyak dan gas. Kursus intensif ini dilaksanakan selama 2 (dua) hari dengan topik yang beragam dan mendalam. Setiap topik disampaikan oleh pemateri yang berpengalaman di bidangnya, dengan berbagai latar belakang, mulai dari praktisi industri migas, konsultan hukum berpengalaman, hingga pemerintahan.

Dengan mengikuti Kursus Intensif Hukum Minyak dan Gas, peserta akan memahami Indonesian Oil and Gas Regulation, Oil Gas Contract, Legal Compliance and Risk Management in Oil Gas Industry, pemahaman mengenai Financial Obligation and Rights of Oil&Gas Company, dan banyak materi penting lainnya.

SIAPA YANG HARUS HADIR ?
Program ini dirancang khusus bagi mereka yang bergelut di dalam industri minyak dan gas atau pihak-pihak lain yang memiliki minat dalam hukum migas di Indonesia, antara lain:

• Direksi Perusahaan Migas
• Legal Manager dan Legal Counsel
• Perusahaan Migas
• Finance Manager and Staff
• Perusahaan Migas
• Dinas ESDM
• Kontraktor Pengadaan Barang dan Jasa Migas
• Konsultan Hukum
• Perbankan
• Perusahaan pembiayaan
• Perusahaan Asuransi

MATERI KURSUS

• Introduction to Indonesia Oil and Gas Regulation
• Understanding Oil Gas Contract
• Legal Compliance and Risk Management in Oil Gas Industry
• M&A in Oil Gas Company
• Financial Obligation and Rights of Oil & Gas Company
• Gas Sale Purchase Agreement
• Crude Oil Sale Purchase Agreement

 

WAKTU DAN TEMPAT

23 – 24 April 2013
The Akmani Hotel
Jl. Wahid Hasyim No.91
Jakarta Pusat 12590

INVESTASI

4.500.000,-/orang
Sampai tanggal 16 April 2013

5.000.000,-/orang
Setelah tanggal 16 April 2013

INFORMASI DAN REGISTRASI

Office | (021) 5312 6623
Angger | 0888 0855 5856
Gita | 0878 7596 4848
Linda | 0813 1981 2190

 

ONLINE REGISTRATION

WWW.EMLITRAINING.COM

Kursus Intensif Hukum Minyak dan Gas Angkatan III

Pemahaman mengenai aspek hukum dalam industri minyak dan gas nasional sangat penting mengingat kedudukan Indonesia sebagai salah satu negara produsen dan importir migas.

Energy & Mining Law Institute menyelenggarakan Kursus Intensif Hukum Minyak dan Gas Angkatan III (KIH Migas III), untuk memfasilitasi para pelaku industri migas agar lebih memahami aspek hukum dalam aktifitas usaha minyak dan gas. Kursus intensif ini dilaksanakan selama 2 (dua) hari dengan topik yang beragam dan mendalam. Setiap topik disampaikan oleh pemateri yang berpengalaman di bidangnya, dengan berbagai latar belakang, mulai dari praktisi industri migas, konsultan hukum berpengalaman, hingga pemerintahan.

Dengan mengikuti Kursus Intensif Hukum Minyak dan Gas, peserta akan memahami Indonesian Oil and Gas Regulation, Oil Gas Contract, Legal Compliance and Risk Management in Oil Gas Industry, pemahaman mengenai Financial Obligation and Rights of Oil&Gas Company, dan banyak materi penting lainnya.


SIAPA YANG HARUS HADIR ?

Program ini dirancang khusus bagi mereka yang bergelut di dalam industri minyak dan gas atau pihak-pihak lain yang memiliki minat dalam hukum migas di Indonesia, antara lain:

Direksi Perusahaan Migas
Legal Manager dan Legal Counsel
Perusahaan Migas
Finance Manager and Staff
Perusahaan Migas
Dinas ESDM
Kontraktor Pengadaan Barang dan Jasa Migas
Konsultan Hukum
Perbankan
Perusahaan pembiayaan
Perusahaan Asuransi

MATERI KURSUS

Introduction to Indonesia Oil and Gas Regulation
Understanding Oil Gas Contract
Legal Compliance and Risk Management in Oil Gas Industry
M&A in Oil Gas Company
Financial Obligation and Rights of Oil & Gas Company
Gas Sale Purchase Agreement
Crude Oil Sale Purchase Agreement

WAKTU DAN TEMPAT

23 – 24 April 2013
The Akmani Hotel
Jl. KH. Wahid Hasyim No. 91
Jakarta Pusat 10350

INVESTASI

4.500.000,-/orang
Sampai tanggal 16 April 2013
5.000.000,-/orang
Setelah tanggal 16 April 2013

INFORMASI DAN REGISTRASI

Office Line | 021 5312 6623
Angger | 0888 0855 5856   
Gita | 0878 7596 4848   
Linda | 0813 1981 2190

ONLINE REGISTRATION

ORGANIZER

EMLI Training
Setiabudi Building 2
6th Floor, suite 605 C,
Jl. HR. Rasuna Said Kuningan
Jakarta 12950
Tel: +62 21 5312 5930
Fax: +62 21 5312 5930
Email : event@emlitraining.com
YM : emli_indonesia@yahoo.com
Website : www.emlitraining.com

Russia’s Oil Lead Challenged as Taxes Strangle Drilling

The U.S. and Saudi Arabia are approaching Russia as the world’s leading oil producer, with production rising 12 percent in the U.S. and 5.9 percent in Saudi Arabia last year. The U.S. production spurt is 10 times Russia’s 1.2 percent growth rate.

The prime reason, according to oil company executives on the ground, is the Russian failure so far to repeal taxes that devour more than two-thirds of the revenue from a barrel of crude and thus have choked output.

While Russia’s shale-oil deposits sprawl over territory twice the size of U.S. discoveries, energy companies have little incentive to explore them because of production and mineral- extraction taxes that take the equivalent of $71 a barrel when crude trades for $100, said Donald Wolcott, chief executive officer of RusPetro Plc (RPO), a Moscow-based oil producer with wells in Western Siberia.

The Russian bureaucracy and Duma, the lower house of Russia’s parliament, haven’t fulfilled President Vladimir Putin’s call 11 months ago for tax breaks to spur drilling, Wolcott said in a telephone interview.

“There are hundreds of shale and tight-oil opportunities in Russia but the one thing missing is a tax break” to make drilling economical, said Thane Gustafson, a senior director at IHS Inc. who led a panel with executives from TNK-BP and Lukoil OAO (LKOH) at IHS CERAWeek in Houston today. “The crews are there and the skills are there but it’s the above-ground tax issues that are limiting factors.”

Exxon Venture

Putin’s April pledge to reduce the tax burden on producers that explore more costly unconventional resources such as shale helped convince Exxon Mobil Corp. (XOM) to undertake a $3.2 billion venture with Russia’s Rosneft OAO. (ROSN) In exchange for access to the Arctic Ocean and Siberia, Exxon gave state-controlled Rosneft entry into oil fields from the Gulf of Mexico to the Canadian Rocky Mountains.

Russian producers are getting back $22 to $24 a barrel at current prices, Andrei Gaidamaka, a Lukoil vice president, said today in a panel at IHS CERAWeek.

“At Lukoil, we would never sanction a well which would be producing below 150 barrels a day,” Gaidamaka said. “That is a very high flow rate by U.S. standards.”

The proposal before the Duma would double the so-called netback to $50 a barrel on certain tight-oil deposits, a “substantial” incentive, he said. He expects passage by mid- year.

Tax Relief

Other explorers counting on tax relief for unconventional drilling include TNK-BP, Gazprom Neft and Royal Dutch Shell Plc. TNK-BP began drilling pilot wells in formations including Severo-Khokhryakovskoye and Em-Egovskoye that hold an estimated 4.4 billion barrels of crude in December and January, respectfully, according to a Feb. 28 slide presentation. Those projects are expected to deliver their first crude later this year.

Gazprom Neft, the oil-producing arm of gas giant Gazprom OAO, has a partnership with Shell that plans to spend $80 million this year to explore the Salym shale exploration, Ekaterina Stenyakina, a spokeswoman for Gazprom Neft, said in a Jan. 31 e-mailed statement. The company estimates it has 3.67 billion barrels of resources in unconventional formations that would qualify for tax breaks, she said.

‘Adjusted’ Taxes

“Russia’s tax system needs to be adjusted to make their development economic,” Stenyakina wrote.

Russia produced an average of 10.73 million barrels a day last year -- leading the world for the second straight year -- according to an International Energy Agency report released on Feb. 13. Saudi Arabia ranked second with an average output of 9.57 million barrels a day while the U.S. ranked third with an average of 9.11 million barrels.

The IEA’s crude tallies include condensates and so-called natural gas liquids.

The impact of the production and mineral-extraction taxes when crude is selling for $100 a barrel means that, after paying pipeline fees, producers in Russia are left with about $22 a barrel to lease rigs, pay workers, rent equipment and service debt before recording any profit, said Wolcott, a petroleum engineer who oversaw production and reservoir performance at Mikhail Khodorkovsky’s Yukos Oil Co. from 1999 to 2005.

The production tax is the larger of the two, accounting for about $50 of the per-barrel levy when crude trades for $100. That would remain unchanged under Putin’s proposal.

Unprofitable Fields

The mineral-extraction tax, which accounts for about $21 of the government take, would be reduced or eliminated, depending on the criteria eventually adopted by the Duma, according to Wolcott. In addition to those two taxes, oil producers usually are charged another $7 a barrel in transportation costs, he said.

In other parts of the world, that level of taxation would make some fields unprofitable. Exxon Mobil, the world’s biggest energy company by market value, recorded production costs last year as high as $26.94 a barrel in some regions where it operates, according to a Feb. 27 U.S. Securities and Exchange Commission filing.

The company, based in Irving, Texas, spent as little as $3.74 a barrel to pump crude in Asia and as much as $26.94 a barrel in Canada and South America, according to the filing.

The Prize

Wolcott and others think relief is coming in Russia -- perhaps as soon as next month. The issue, he said, seems to be bureaucratic as Russian government regulators continue to mull how to structure the tax breaks and which geological formations will qualify. Once they weigh in, the recommendations will be forwarded to lawmakers for approval.

“Even when oil is $100 a barrel, here in Russia you’re operating in a low oil-price environment because of these really aggressive taxes,” Wolcott said. Tax relief “would certainly help” spur more drilling.

Companies must demonstrate that by spurring production, lower oil taxes will increase federal revenues, Sergey Vakulenko, head of strategy for Gazprom Neft, said today at IHS CERAWeek.

“The size of the prize is enormous,” he said.

 

Source : www.emliindonesia.com