Penambangan Indonesia: Kursus Intensif Hukum Kelistrikan III

Kursus Intensif Hukum Kelistrikan III | 25–26 Februari 2014

Website | Download Brosur | Register | Contact Us

Seiring tingginya kebutuhan listrik, alokasi budget pemerintah untuk pengembangan Kelistrikan Nasional terus meningkat per tahunnya. Mengacu UU Kelistrikan No.30/2009, penyediaan listrik kebutuhan publik merupakan wewenang dan tanggung jawab negara, diselenggarakan oleh BUMN yang ditunjuk melaksanakan usaha penyediaan tenaga listrik. Namun, sepanjang tidak merugikan negara, dapat diberikan kesempatan seluas-luasnya kepada pihak swasta, koperasi dan badan usaha lainnya untuk berkontribusi menyelenggarakan penyediaan listrik baik untuk pemakaian sendiri maupun untuk umum, berdasarkan ijin usaha penyediaan tenaga listrik (IUK & IUKU).

Dalam jangka menengah, pemerintah mengestimasi proyeksi investasi pengembangan infrastruktur kelistrikan nasional mencapai nilai puluhan bahkan ratusan trilyun rupiah, dimana anggarannya akan bersumber dari APBN, BUMN, dan kontribusi swasta baik sebagai Independent Power Producer (IPP).
Dengan membahas dinamika Sistem Kelistrikan Nasional serta proyeksi pengembangan kelistrikan nasional jangka panjang dan menengah, Kursus Intensif Hukum Kelistrikan Angkatan IIII sangat bermanfaat bagi para pelaku usaha kelistrikan termasuk PLN, Independent Power Producer (IPP), lembaga pembiayaan, serta lembaga terkait lainnya.

SIAPA YANG HARUS HADIR ?
Program ini dirancang untuk para mereka yang aktif dalam industri kelistrikan atau pihak-pihak lain yang memiliki minat mengetahui perkembangan usaha kelistrikan di Indonesia:

Direksi Perusahaan yang Berhubungan dengan Kelistrikan
Legal Manager dan Legal Counsel Perusahaan Kelistrikan (IPP)
Konsultan Hukum (Lawyer)
Notaris
Perbankan
Mahasiswa

PEMBICARA

Benny Bernarto | Makarim & Taira S.
Ir. Agoes Triboesono, M.Eng | Direktur Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan
Irma Devita Purnamasari, S.H.,M.KN | Praktisi Hukum dan Penulis Buku-buku Hukum
Aris Setiawan, ST, Msi | Manager Jasa Enjiniring Pembangkit
Adri Kurnia Ibnu | Praktisi Hukum Energi

MATERI